This is a re-edited edition of a text which was broadcast over the Maluku-Net list in four installments on Dec. 10, 11, and 12, 1995, in response to a discussion on that net list from Nov.22 till Dec.4, 1995. It is in Indonesian. See also re-editted version (06-Mar-2001) _________________________________________________________
Ada omongan di Maluku-net menyambar beta pung telinga, bunyinya seakan di Maluku orang malas-malas. disambung lagi dengan sindiran halus yang hinggap di pancaindera, agaknya dianggap perlu transmigrasi orang dari Pulau Jawa agar sedikit memberi contoh rajin kerja kepada "inlander-inlander". Mendengar orang pada sibuk memperdebatkan siapa malas dan siapa perlu diajar itu, beta juga jadi asik mau ikut kasih bunyi. Tahu-tahu, unek-unek yang terkumpul itu makin menjulur panjang, akhirnya berbab-bab yang sekarang menyusul dibawah ini. Silahkan kawan-kawan Maluku-net memeriksa beberapa jumput hasil pengamatan beta berkenaan dengan sosiologi sejarah daripada gejala "malas" dan "rajin" di tanahair kita ini.
Adapun sebelum menyelami seluk-beluk hal "malas", perlu terlebih dahulu menyingkirkan satu salah paham: Transmigrasi orang Jawa dan Madura ke pulau-pulau seberang, sejak akhir abad ke-19 sampai sekarang, belum pernah dilakukan untuk "mengajar" penduduk setempat lebih rajin kerja, dan juga belum pernah berakibatkan hasil yang demikian. Transmigrasi pada jaman penjajahan dilakukan karena di seberang ada kekurangan tenaga buruh. Transmigrasi pada jaman Republik dilakukan terutama karena di Jawa kebanyakan penduduk, dan di sana-sini mungkin juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga buruh. Nah, setelah membuat catatan ini, kembalilah kita ke soal "malas".
Pada awal abad ke-20 ini, kaum intellektuil Jawa mulai memikirkan masalah memajukan kebudayaan Jawa dan Indonesia pada umumnya, agar tidak ketinggalan dengan derap langkah kemajuan sedunia. Ini, sebagaimana umum sudah mengetahui, mulai dengan surat-surat R.A. Kartini, sampai dengan penegakan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Pada waktu itu juga, Kaum intelektuil Jawa mulai membanding-bandingkan sifat orang di negeri-negeri industri yang beritanya rajin-rajin itu, dengan apa yang oleh orang Eropa dijuluk "indolensi" (a.k.a. "kemalasan") daripada "Asiatics" yang pribumi di negeri-negeri jajahannya. Agak bingung juga mereka, dan timbullah tulisan-tulisan seperti karangan Tjokroamiprodjo (1902) yang judulnya sebagai berikut:
Penulis-penulis Belandapun turut heboh, lihat misalnya risalah dalam Indische gids 25:285-286 (1903)
Bertanyalah kita, bukan? Apakah ada dua pulau Jawa? Yang satu rakyatnya malas-malas saja, yang lain orang-orangnya boleh dikirim ke Maluku mengajar penduduk sini berajin kerja?
Dengan makin tumbuh dan mendewasanya gerakan nasional, masalahnya kemudian disorot dari segi lain: Benarkah "cara hidup Barat" yang banting tulang adu jarum dari pagi sampai malam itu lebih mujur daripada "cara ketimuran" yang cukup dengan seperlunya saja, sesuai dengan adat dan kebiasaan, dan lebih memberat kepada gotong-royong dan hidup berukun tetangga tanpa keras bersaing saling memperebutkan rejeki? Perumusan yang tuntas dapat misalnya kita temukan dalam satu terbitan karya Bung Hatta (1936), di mana dapatlah kita baca:
Alangkah akan herannya almarhum Bung Hatta, sekira beliau sempat membaca satu artikel dalam "Times magazine" sekitar 4 tahun yang lampau, yang memberitakan situasi persaingan antar-peranakan di Amerika Serikat sebagai berikut: Peranakan Asia di Amerika ternyata jauh lebih rajin dan tekun bekerja dan belajar, dibandingkan dengan rekan-rekan WASP, sehingga makin menduduki prosen bagian dalam kegiatan di perguruan tinggi dan dalam ekonomi yang melebihi prosen bagian masing-masing sebagai golongan penduduk. Juga di beberapa negeri Eropa, dua dasawarsa terakhir ini makin tampak kecenderungan antara pengusaha yang lebih suka mengerjakan buruh asal Asia daripada buruh pribumi, karena yang tersebut pertama katanya lebih tekun bekerja dan setia kepada perusahaan, dan tidak begitu giat memikirkan cuti akan datang mau kemana atau mempersoalkan hak-hak bebas kerja untuk ini atau itu.
Apakah ada dua ketimuran? Yang antuk-antuk "biar lambat asal selamat", "aksi-aksi bau terasi", dan satu lagi yang seperti semut tak kenal lelah?
Marilah kita mengolah lebih dalam sedikit.
Pada abad ke-17 dan ke-18, pemimpin-pemipin di negeri Inggeris merasa kewalahan. Manufaktur Inggeris paling jitu di dunia menghasilkan kain wol dengan peralatan produktif yang serba moderen (dan mahal), tapi apa daya, buruh Inggeris serba lamban dan pemalas, dianggapnya. Bagaimana jalan keluarnya? Dibuatlah Undang-undang liwat parlemen, supaya tanah-tanah desa (commons) diswastakan. Tanah tempat angon domba itu kemudian tutuplah bagi para petani penggembala domba (yang bulunya diperuntuk produksi wol) yang tidak bebas lagi mengangonkan dombanya di bekas tanah desa itu. Makin banyak yang bangkrut, mengungsi ke kota mencari sumber nafkah yang baru. Terjadilah persaingan antara buruh dan gelandangan yang memperebutkan tempat kerja di pabrik.
Leluasalah majikan pabrik dalam suasana ini untuk berangsur-angsur menyekrup jam kerja dari 6 jam sehari menjadi 8 jam, 10 jam, 12 jam, disana-sini bahkan lebih dari 14 jam sehari. Untung saja masih ada Gereja, maka buruh masih bisa mempertahankan satu hari bebas setiap pekan, pada hari Ahad. Anak-anak dari umur 8 tahun atau lebih mudapun terpaksa bekerja berjam-jam di pabrik, tak beda dengan di manufaktur-manufaktur permadani di Kashmir. Pemerasan yang berlebih-lebihan itu kian merusak kesehatan rakyat, dan taraf persekolahannya juga merosot. Timbullah pada waktu itu pepatah Inggeris yang terkenal, bahwa "all work and no play, did not make Jack Horner a good boy". Akhirnya, agar tidak sampai mengalami senjata makan tuan, majikan-majikan mengurangi pemerasan buruh sehingga terjadi keseimbangan antara usahawan dan serikat buruh yang menjamin kelanggengan persediaan tenaga buruh yang sehat dan ahli, dengan keintensifan kerja yang memanfaatkan tenaga tersebut secara optimal. Demikianlah sejarahnya buruh Inggeris yang "malas" berubah menjadi buruh Inggeris yang "rajin".
Jangan dikira bahwa ini satu gejala yang khas "Barat". Pada tahun 1871 cetuslah Revolusi Meiji di Jepang, yang segera menghapuskan struktur-struktur feodal yang kolot, agar membangun satu negara beperekonomian moderen. Salah satu langkah terpenting yalah reforme pemilikan tanah pada tahun 1873, yang membatalkan hak-milik tuan-tuan tanah feodal atas tanah sewa dan memindahkan tanah tersebut menjadi milik petani yang mengerjakannya. Seperti halnya di Inggeris, terjadilah persaingan antar petani, yang menghasilkan arus petani bangkrut yang mengungsi ke kota secara terus-menerus. Dalam dasawarsa-dasawarsa berikut, terjaminlah persediaan tenaga buruh di kota-kota untuk industrialisasi Jepang.
Tiada beda dengan itulah strategi usahawan Belanda akan memanfaatkan tenaga kerja Jawa untuk kebutuhan-kebutuhannya di Indonesia.
Politik kolonial Belanda dalam mengatur ekonomi Indonesia sepanjang dua abad terakhir ditandai oleh perselisihan prinsipiil antara golongan konservatif dan golongan liberal. Ini didahului oleh politik VOC yang konservatif, yang pada dasarnya tidak mencampuri susunan ekonomi setempat, biar betapa kolotnya jua, melainkan cukup dengan menundukkan raja-raja setempat dan mengharuskannya membayar upeti berupa rempah-rempah dan lain hasil bumi yang mendatangkan laba bagi VOC. Seorang bekas pegawai tinggi VOC yang berpikiran liberal pernah mengasiati politik tersebut secara kritis sebagai berikut (van Hogendorp 1799):
Golongan liberal Belanda bersekutu dengan Napoleon Bonapart dengan perhitungan, tentara Perancis bisa mengusir raja dinasti Oranje-Nassau yang konservatif, dan membantu mendirikan republik di negeri Belanda. Demikianlah jadinya, Perancis menduduki Belanda, raja lari ke London, Belanda medjadi republik dan mengirim Daendels untuk memerintah di Indonesia. Disinipun diterapkannya reforme liberal, orang non-pribumi untuk pertama kali diperbolehkan menyewa ataupun membeli tanah untuk dijadikan perkebunan. Bangsawan Indonesia secara formil disederajatkan kedudukannya dengan orang Eropa.
Tapi pemerintahan Daendels tidak lama umurnya. Napoleon kalah di Waterloo, raja Belanda kembali naik tahta. Indonesia di perintah oleh gubernur-jenderal konservatif, van der Capellen, yang segera meniadakan reforme-reforme liberal tersebut di atas. Tanah yang pernah disewakan atau dijual kepada orang non-pribumi dikembalikan, dan bangsawan-bangsawan Jawa diharuskan mengembalikan uang sewa atau harga jual tanah yang pernah diperolehnya itu dengan bunga yang berlebih-lebihan. Kewalahan mereka akan membayar bunga itulah yang menjadi latar belakang sampai berkobarnya pemberontakan Diponegoro. Tidak kebetulan, Pangeran Diponegoro banyak diagung-agungkan oleh penulis Belanda abad ke-19 yang dari golongan liberal. Akibat perang di Jawa itu, keuangan pemerintahan kolonial yang toh sudah sarat oleh hutangnya yang besar itu malah makin defisit, akhirnya van der Capellen diganti.
Penggantinya, du Bois de Gisignies, melakukan percobaan terakhir akan membuktikan, bahwa dalam zaman perekonomian kapital dan industri pabrik, ekonomi Indonesia masih bisa dibuat berpenghasilan positif dengan tetap mendasar pada tatacara konservatif. Eksperimen ini terkenallah dalam sejarah Indonesia dengan istilah "cultuurstelsel", penanaman paksa hasil-hasil bumi yang mendatangkan laba besar dengan mempertahankan organisasi pengaturan dan pengawasan produksi menurut cara feodal ataupun pra-feodal tradisional setempat. Administrasi Belanda cuma tahu terima hasil bumi sesuai penugasan semula yang harus dipenuhi oleh bangsawan-bangsawan pribumi, tak peduli bagaimana caranya mereka-mereka ini terpaksa memeras rakyatnya agar kuota hasil bumi terpenuhi. Pada tahun 1849-1850, terjadilah malapetaka bencana kelaparan di Jawa Tengah. Hiruk-pikuklah golongan liberal Belanda, menyalahkan politik konservatif sebagai sebab malapetaka tersebut. Ke setiap pelosok Negeri Belanda disebar-sebarkanlah cerita-cerita yang merawan hati tentang anak-anak di Pulau Jawa yang mati kelaparan. Berhasillah pemerintahan konservatif ditumbangkan.
Golongan liberal mendapat mayoritas di parlemen Belanda, "cultuurstelsel" dihapuskan. Berangsur-angsur terjadi reforme-reforme yang setapak demi setapak meniadakan monopoli negara atas perdagangan berbagai-bagai hasil bumi, membatalkan kuota-kuota penghasilan paksa dan sebagainya. Yang paling penting adalah undang-undang yang memungkinkan tanah desa sedikit demi sedikit dijadikan tanah swasta, den kemungkinan bagi orang non-pribumi menyewa tanah guna mengadakan perkebunan. Luas total tanah desa dan tanah milik bangsawan kian berkurang, luas tanah milik swasta kian bertambah. Terjadilah apa yang kita sudah kenal dari sejarah Inggeris dan Jepang di atas tadi, hanya saja dengan skala lebih kecil.
Pemerintah Belanda yang liberalpun tidak berani menerapkan prinsip perekonomian pasaran bebas yang liberal benar, melainkan akhirnya berkompromi dengan golongan konservatif. Undang-undang 1870 hanya memberi lowongan terbatas untuk proses yang kita kenal dari Inggeris dan Jepang itu. Mangapa begitu? Sederhana saja: diswastakannya tanah desa secara total dikhawatirkan tidak saja akan berkonsekuensi ada banyak petani bangkrut menjadi tenaga buruh, melainkan juga ada petani yang menang saingan, menjadi tani majikan besar dengan kapitalnya sendiri, bisa mengadakan perkebunan ataupun pabrik pengolahan hasil-hasil bumi. Kaum liberal Belanda hanya memerlukan banyak-banyak buruh Jawa, tetapi tidak menghendaki kelahiran lapisan usahawan swasta agraria Jawa. Karena peran majikan perkebunan telah ditetapkannya bagi dirinya sendiri, bagi tuan-tuan perkebunan dari Eropa.
Dalam kompromi tersebut, golongan konservatif Belanda seakan-akan mempertahankan kepribadian tradisional suku-suku bangsa Indonesia dengan cara-cara produksi yang pra-industriil, berdasarkan relasi tuan ningrat / tani hamba, atau gusti / tani desa, ataupun relasi yang lebih kuno lagi. Gerakan nasional Indonesia mula-mula jujur polos menghargai apa yang disangkanya keikhlasan Belanda mempertahankan segi-segi tertentu kepribadian kebudayaan tradisional yang dianggapnya bersifat khas "ketimuran" itu. Maka, dengan bermaksud baik, kompromi undang-undang agraria 1870 antara liberal dan konservatif Belanda itu azas-azasnya dilanggengkan dalam pasal 33 sub 3 Undang-Undang Dasar 1945 RI:
Tetapi, untuk lebih lengkap lagi mengulas masalah "rajin/malas" di negeri kita sendiri, perlulah mengolah lebih jauh lagi ke dalam sejarahnya.
Manusia di bola bumi ini pada dasarnya sama semua, tak pandang apakah kulit putih, hitam, kuning, ataupun sawo matang, tak pandang pula apakah Timur, Barat, Utara, Selatan, tengah atau pinggir. Di mana-mana terdapat orang yang gemuk dan yang kurus, yang tekanan darah tinggi dan yang tidak, dsb., termasuk juga yang berbakat ini atau itu, demikianpun yang kodrat kecenderungan individunya gesit atau lamban, rajin atau malas.
Terlepas daripada semua itu masih terdapat budaya kerja, yang mana bisa khas sendiri di setiap negeri. Ekonomi perputaran modal berbeda dengan cara-cara ekonomi terdahulu, karena cara ini berakibat langsung terjadinya saingan sengit di satu pasaran bebas, di mana modal kapital yang kalah cepat putarnya akan tertelan atau tersingkir oleh yang lain. Cara produksi kapital tidak membutuhkan pecut seperti di Mesir Kuno kemarin, untuk memaksa lakon-lakonnya giat bekerja. Cara baru tersebut, terutama pada taraf mula perkembangannya, bisa membuat baik buruh maupun mandor serta para atasan agar perlu sendiri berajin serajin-rajinnya, cukup dengan paksaan gaib daripada hubungan ekonomi. Tidak seorangpun diharuskan rajin, kalau tidak keberatan berakhir sebagai gelandangan di serokan tepi jalan. Paksaan halus tapi keras ini sama saja, apakah itu di negeri Inggeris atau di Jepang, di Amerika atau di Pulau Jawa.
Jadi, agaknya, bukan asal Timur atau Baratlah yang melahirkan etik kerja rajin di negeri industri (omong-omong, "industri" arti asalnya tidak lain daripada "kerajinan"), melainkan watak ekonomi negeri itu sebagai negeri industri, baik yang di Barat maupun yang di Timur. Dalam bab ke-2 kita sudah sempat menyaksikan merambatnya budaya rajin ke lapisan luas penduduk yang menjadi buruh pabrik. Sekarang, marilah kita ikuti sumber mula cara ekonomi yang berdalihkan rajin kerja itu.
Pada abad ke-16, kapal-kapal Sepanyol yang membawa pulang harta emas dari Benua Baharu itu lazimnya tidak langsung menuju bandar pangkalan di mana harta kerukan masing-masing peserta kena pajak bea-cukai, melainkan mampir dulu ke Tanah-tanah Rendah yang sekarang menjadi Nederlan dan Flandria (Belgia Utara), tetapi waktu itu masih jajahan Sepanyol. Disini, harta kekayaan dari Benua Baharu itu dibayarkan untuk hasil tekstil yang luks. Makmurlah pusat-pusat kerajinan tangan tekstil Tanah-tanah Rendah, daya ekonominya akhirnya demikian ampuh, sampai mampu berontak dan memperjuangkan kemerdekaan negerinya dari kekuasaan Sepanyol.
Bersamaan waktu, ikatan niaga gabungan kota-kota dagang Jerman yang terkenal dengan nama Hansa, yang kegiatannya menyebar luas mencakup Rusia di Timur, Skandinavia di Utara, dan negeri Inggeris di Barat, menjadi terlalu makmur benar. Berontaklah kota-kota dagang pesisir terhadap kaisar di Wina, terkobarlah Perang Seratus Tahun.
Inggeris tak jauh ketinggalan. Setelah berhasil menangkis serangan "Armada" Sepanyol, bebaslah kapal-kapal Inggeris menjelajahi laut sampai ke rantau-rantau Benua Baharu. Harta rampasan membantu memodali kerajinan tekstil dalam negeri. Terjadilah pemberontakan, tentara parlemen di bawah pimpinan Cromwell menjatuhkan raja dari tahta.
Di Perancis, perkembangannya sedikit terhambat. Pertumbuhan daya ekonomi "wangsa ketiga" (yaitu yang dalam masyarakat Hindu dinamakan Waisya) yang mencakup pedagang, ahli-ahli pelbagai kerajinan, dsb., tidak ketiban rejeki pemodalan luar biasa seperti di negeri-negeri tetangga tersebut diatas. Maka kaum Hugenot yang termasuk wakil-wakil lapisan tersebut sampai ditindas dengan bengis oleh monarki. Tapi biar lambat, akhirnya cetus pula dengan Revolusi yang paling terkenal dari segala revolusi di Eropa.
Ikhtisar singkat dan terlalu dipersenderhana ini tentu saja memberi gambaran yang terlalu mekanis, tetapi cukuplah untuk memperjelaskan gejala yang beta maksud di sini, yang tentunya semata bagaikan seutas benang dalam rumit pertalian perkembangan sejarah Eropa pada peralihan dari Zaman Pertengahan ke Zaman Baharu den kelanjutannya sampai ke ambang pintu Zaman Moderen. Adapun dari penjelasan-penjelasan itu timbullah pertanyaan: Apa hubungannya antara kemakmuran yang didasari perniagaan dan hasil kerajinan tangan di satu pihak, dan pemberontakan anti-feodal di negeri-negeri itu di lain pihak? Dan penting lagi bagi tema diskusi ini: Apa hubungannya dengan pemunculan etik kerja rajin yang membudaya?
Pada semua negeri tersebut, kenaikan kemakmuran "wangsa ketiga" ("wangsa pertama" yalah wangsa imamat, yaitu "Brahmana" Hindu, "wangsa kedua" yalah wangsa ningrat, yaitu "Satria" Hindu) menimbulkan suatu krisis etik. Terjadilah persaingan dua lapisan kaya, ningrat dan waisya (terlebih khususnya lagi, bagian waisya yang yogyalah kiranya kita namakan lapisan prajawan, yaitu yang Bahasa Belandanya "burger", Bahasa Perancisnya "bourgeois"). Dalam wangsa ningrat, makin tinggi kelahirannya, makin boleh memamerkan kemewahan. Dalam wangsa waisya, makin ahli tangannya, dan makin rajin kerjanya, serta makin hemat orang berumahtangga, maka makin berhasillah usahanya, makin besarlah hartanya.
Etik kaum ningrat dasarnya beroyal-royalan, menghambur-hambur kekayan, memamerkan keleluasaan memeras petani hamba dan waisya prajawan yang menghasilkan dasar kemakmuran gusti-gusti ningratnya. Etik waisya prajawan berdasakan ketekunan bekerja dan kehematanan berumahtangga. Kedua etik atau budaya penghidupan ini tercermin pula dalam dua etik moral, yaitu moral bangsawan ningrat yang serba membolehkan sampai-sampai menghampiri kecabulan di satu pihak (istilah Jawanya "abangan"), dan moral ketat puritanisme daripada kaum prajawan, yang banyak membatas dan melarang di pihak lain (Jawanya "putihan"). Demikianpun, keduanya itu mencermin sebagai dua budaya kesenian, yaitu kesenian gaya Barok dan Rokoko yang mewah dan boros pada pihak tersebut pertama, dan kesenian yang cermat, tegas, dan teliti pencorakannya pada pihak yang lain.
Sangat penting lagi pencerminan dalam bidang agama. Agama Serani dalam Jaman Pertengahan, akibat pengaruh kekuasaan feodalisme, makin terkikis watak semulanya sebagai agama kaum tertindas di Jaman Romawi, dan makin dihinggapi ciri-ciri penampilan feodal dengan segala pemameran kemewahan, dan diningrat-ningratkannya kedudukan warga imamat Gereja yang bahkan secara resmi di sebut "pangeran-pangeran Gereja". Kenaikan kedudukan kaum prajawan mengakibatkan gerakan reforme Gereja yang akhirnya menghasilkan agama Protestan. Maka berjelmalah perjuangan prajawan melawan ningrat di negeri Belanda itu sebagai perang agama Serani Protestan Belanda (Gereformeerde Kerk) melawan agama Serani Non-Protestan Sepanyol. Dengan adanya dua mazhab Serani ini, maka Gereja Non-Protestan yang tidak cukup lagi sekedar disebut agama Serani itu lazimlah dinamakan agama Katolik jadinya. Di Jermanpun, Perang Seratus Tahun itu perang antara pesisiran yang Protestan dengan kekaisaran yang Katolik. Dari sinilah asalnya, sosiolog Jerman yang terkenal, Max Weber, menamakan etik kerja rajin dan hidup cermatnya "wangsa ketiga" atau waisya prajawan itu "etik Protestan". Gerakan Hugenot Perancis tersebut di atas itupun satu mazhab Protestan, dan juga mementingkan kerja rajin hidup cermat.
(Catatan: mohon yang bersangkutan jangan merasa tersinggung oleh beta yang memakai istilah "Serani", karena istilah "Kristen" yang pada dasarnya lebih tepat ini di Indonesia penggunaannya sudah lazim untuk mengartikan mazhab Protestan. Demikianpun mohon para penganut agama Katolik janganlah moganya merasa diserang, karena keliru benarlah kalau keterangan di atas dianggap membolehkan mazhab-mazhab agama dengan mudah saja diberi tanda merek "progresif" atau "reaksioner". Saling kait antara keagamaan dan pergerakan masyarakat masih banyak seluk-beluknya lagi, yang belum terurai di atas. Begitupun, beta membuat istilah "prajawan", karena istilah "borjuis" di Indonesia dihinggapi praanggapan negatif, sampai-sampai orang samakan artinya dengan "reaksioner").
Adapun, kalau manusia itu dasarnya sama saja di semua pelosok bola Bumi, pastilah gejala "etik Protestan"-nya Max Weber itu bisa timbul di mana-mana, tidak terbatas pada benua Eropa, dan begitupun juga tidak terbatas pada kawasan yang beragama Serani. Khusus berkaitan dengan sejarah kebudayaan Jawa, simpulan ini bolehlah rupanya dikatakan pernah terbukti kebenarnya.
Kenegaraan pertama yang pernah rajalela di kepulauan Nusantara itu berwujudkan negara "thalassokrasi" ("kuasa laut") Melayu pada jaman Yawadwipa (abad ke-2 seb.M. s.d. abad ke-7 M.) dan Sriwijaya (abad ke-7 s.d. ke-13 M.). Bangunan kenegaraan "kuasa laut" ini kiranya terdiri dari pusat berupa kerajaan Melayu yang rajanya dianggap ampuh dan sakti, yang dikelilingi oleh suku-suku yang taraf perkembangan ekonominya relatif sederhana. Yang ini terbagi atas suku-suku pedalaman yang mendatangkan barang-barang hasil bumi bagi pusat, dan suku-suku orang laut yang menjadi pelaut-pelaut yang tangkas serta "bajak laut" yang ganas yang tunduk kepada raja Melayu di pusat. Bentuk kenegaraan ini berkelebihan bisa menguasai kawasan yang luas dengan tenaga sendiri yang minimal, karena alat-alat pertahanan praktis disediakan oleh keseluruhan suku-suku yang dikuasai itu sendiri. Kelemahannya, di bidang pertahanan, yalah lama sekali mengumpul tenaga, sehingga kurang berdaya menghadapi penyerangan tiba-tiba (misalnya serangan dari Kerajaan Cola di India Selatan). Kelemahan yang lebih penting lagi: sumber pendapatan utama yalah perdagangan yang melalui perairan yang dikuasai, sehingga produksi materiil sendiri kurang dipentingkan, dan tanggungjawab atas pengembangannya semata-mata berada di tangan suku-suku yang dikuasai.
Masa keagungan bentuk kenegaraan tersebut yalah jaman Kerajaan Yawadwipa, sedangkan masa Kerajaan Sriwijaya sudah ditandai oleh suatu persaingan terus-menerus dengan satu bentuk kenegaraan baru, yang bersandar pada susunan ekonomi yang lebih efektif, yang berkembang di Tanah Jawa. Di sini, mulai paling lambat pada abad ke-8 M., berkembanglah susunan ekonomi feodal dengan bentuk kenegaraannya yang bersesuaian, seperti yang cukup dikenal dari sejarah Eropa. Lengkaplah keadaan di Jawa itu dengan raja yang dikitari feode-feodenya ("mandala"), pendasaran ekonomi produksi pada petani desa, adanya lapisan "orang bebas" (bandingkan "yeoman" di Inggeris), tukang-tukang dan juru-juru keahlian yang berikatan tertentu dibawah naungan raja, suatu susunan imamat atau kependetaan dengan tanah sumber pendapatannya sendiri, birokrasi administratif, herarki militer, golongan pedagang dan puhawang (juragan kapal). Cara perekonomian feodal yang berkembang di sini tidak saja menjamin swasembada sandang dan pangan, tapi bahkan menimbulkan kelebihan untuk diekspor. Penanjakan persediaan sandang-pangan mengakibatkan kenaikan konsentrasi penduduk. Jumlah penduduk dan potensi produksi yang tinggi merupaka dasar yang mantap untuk keampuhan angkatan laut dan angkatan darat. Bentuk kenegaraan feodal di Jawa ini unggullah terhadap kenegaraan "kuasa laut" tersebut semula, sehingga mendapat hegemoni di Nusantara dengan kemenangan Raja Kertanegara dalam Perang "Pamalayu", yang lalu disambung dengan masa kejayaan Kerajaan Majapahit.
Tak jauh berbeda dengan di Eropa seperti yang sudah dilukiskan di atas, maka dibawah naungan Kerajaan Majapahitpun berkembanglah perniagaan yang kemudian mendiri sebagai inti pertumbuhan budaya kerja rajin. Di Nusantara, perkembangannya menyerupai yang di negeri-negeri Eropa yang mendapat sumber rejeki tambahan. Di Nusantara, sumber rejeki yang berlebihan ini yalah monopoli perdagangan rempah-rempah berdasarkan dirahasiakannya jalan pelayaran ke sumber cengkih dan pala di Maluku Utara. Tetapi pada lain pihak, perkembangannya belum sempat mencapai taraf menghablurnya segolongan prajawan tersendiri, melainkan mungkin lebih menyerupai perkembangan di negara-negara kecil Italia Zaman Renaissance (khususnya Genua dan Venecia), dengan kurang tegasnya perpisahan antara bangsawan keuangan atau bangsawan dagang, dengan bangsawan ningrat.
Walaupun demikian, pertentangan kepentingan antara kedua pihak yang kemakmurannya diandalkan pada dasar ekonomi yang berlainan itu makin meruncing, disebabkan oleh penghasilan luarbiasa dari perdagangan rempah-rempah. Sebagaimana halnya di Eropa, maka dua budaya cara ekonomi, yaitu yang satunya yang mengandalkan perdagangan dan keahlian teknik, dan yang satunya lagi yang mengandalkan kelahiran ningratnya ("bobot" yang berdasarkan "bibit") itu, mencermin pula dalam dua agama tersendiri, yaitu agama Islamnya pusat-pusat perdagangan di pesisir, dan agama Hindunya Kerajaan Majapahit. Perjuangan antara Kesultanan Demak dan Kerajaan Majapahit, sebagaimana kita ketahui, berakhir dengan kemenangan Demak (Dalam buku-buku sejarah, orang terlalu mementingkan peran Kesultanan Malaka sebagai wakil utama gerakan Islam, akan tetapi, pewarisan kesultanan-kesultanan Malaka / Johor / Riau-Lingga hanyalah ekor-ekornya kontinuitas dinastik Kerajaan Sriwijaya, dan masih tetap mencerminkan bentuk kenegaraan "kuasa laut" yang sudah ketinggalan zaman; Malaka hanya bisa berdiri berkat kedudukannya sebagai "buffer-state" antara kawasan pengaruh dinasti Ming dan Kerajaan Majapahit; Unsur aktif gerakan dagang Islam di Malaka terpusat pada pedagang-pedagang peranakan Arab, Parsi, Hindustani, Culia, Tionghoa, dan orang Jawa yang tidak sedikit di Malaka itu, bukan pada bangsawan Melayu, maka tidak kebetulan pula Malaka mudah jatuh ke tangan Portugis).
Persamaan perjuangan antara gerakan yang beragama Islam dengan kerajaan Hindu Majapahit itu dengan kisah-kisah sejarah Eropa telah pertama kali diekspos (dengan perumusan yang agak terlalu ekstrim) oleh van Leur (1934) sebagai berikut:
Bertanyalah kita, bukan? benarkah budaya pesisiran dengan agama Islamnya itu juga mewujudkan etik kerja rajin? Untuk itu, marilah kita periksa keterangan-keterangan yang dapat kita peroleh dari saksi-saksi Eropa masa itu. Pertama-tama, marilah kita amati tingkat keahlian teknik orang Jawa. Dalam karya besar Joao de Barros berjudul "Da Asia" (deretan II, jilid VI, bab VII) yang terbit tahun 1533 diterangkan bahwa De Albuquerque melepas dari Malaka pada tahun 1511 dengan empat kapal ...
Tetapi, mari kita kembali lagi kepada de Barros yang menerangkan selanjutnya, bahwa pada tahun 1513, Pati Unus yang ketika itu masih putra mahkota Kesultanan Demak dan berjabat sebagai Adipati Jepara, berangkat dengan 90 kapal untuk menyerang Malaka ...
Mengenai meriam yang orang Jawa dikatakan mahir membuatnya itu, kita dapat lagi seorang saksi Eropa. Musafir Jerman bernama Elias Hesse, yang pernah mendatangi Banten pada tahun 1683, mencatat beberapa kesannya tentang peninggalan-peninggalan masa lampau Banten sebagai berikut (Hesse 1690):
Bahwasanya orang Indonesia (dan Malaysia) sendiri juga membuat meriam-meriam berat seperti di perkubuan yang diberitakan oleh Elias Hesse itu, jelas misalnya dari meriam berat buatan orang Melayu yang dilukiskan oleh C.O. Blagden (1941) dan oleh Amin Sweeney (1971).
Terlepas dari itu, di Jawa sendiri teknik pembuatan meriam maju terus, sampai pada pembuatan meriam yang diisi dari pangkal (Inggeris: breech-loader; Belanda: achterlader), seperti yang sudah disinyalir oleh A.B. Cohen Stuart (1873).
Ini kita baru melihat kemahiran juru-juru keahlian Jawa masa itu. Demikianpun terdapat kesaksian penulis Eropa yang melukiskan pembawaan orang-orangnya, yang beda sekali dengan pembawaan lemah-lembut dan banyak "enggeh"-nya sebagaimana orang Eropa suka menggambarkan orang Jawa di masa penjajahan. Berikut ini kisah musafir Portugis Odoardo Barbosa yang pernah datang di Malaka sebelum direbutnya kota itu oleh de Albuquerque pada tahun 1511, melukiskan sifat-sifat orang Jawa di Malaka itu dari segi penglihatan seorang Portugis: Orang Jawa itu katanya
(Catatan: sebagaimana catatan mengenai mazhab-mazhab Protestan dan Katolik pada akhir bab terdahulu, maka berkenaan dengan perjuangan antara Demak dan Majapahitpun tidak ilmiahlah memasang tanda merek global "progresif" dan "reaksioner" pada agama Islam dan Hindu. Di bawah ini akan tampak benarlah kekeliruan simpulan terburu-buru yang demikian itu).
Sesungguhnya, judul bab ini kurang tepat, karena bukan orang Belandalah yang merombak kembali proses sosial-ekonomi yang baru kita ikuti dalam bab yang lalu. Tetapi, akhirnya berperan jugalah mereka itu, maka judul bab ini beta buat begini.
Riwayat revolusi yang memuncak dalam kemenangan Demak terhadap Majapahit sungguh malang. Baru saja menang, pergerakan dagang Islam di Indonesia kehilangan basis ekonominya yang sebermula memberinya momentum jaya itu. Lenyap monopoli Indonesia atas perdagangan rempah-rempah.
Sejak abad ke-14, pedagang-pedagang dan pelau-pelaut peranakan Tionghoa makin aktif mengambil bagian dalam perdagangan tersebut, yang lalu diikuti kapal-kapal Tionghoa Dinasti Ming dari Kanton. Kegiatan ini sungguhpun tidak terlalu merugikan pergerakan Islam, melainkan justru sebaliknya. Yang paling memegang peranan dalam kegiatan Tionghoa baik yang peranakan, maupun yang dari Kanton itu yalah orang Tionghoa beragama Islam yang bahkan bersekutu dengan pergerakan dagang Islam pribumi pada umumnya, dan dengan Demak pada khususnya. Lagi pula, pedagang-pedagang Tionghoa terutama mengangkut rempah-rempah untuk pasaran Tionghoa, sedangkan sumber penghasilan pokok perdagangan rempah-rempah Indonesia yalah pasaran Barat, dari India sampai dengan Eropa.
Akan tetapi mulai abad ke-16 makin giatlah orang-orang Portugis yang mengenal jurusan pelayaran ke Halmahera dari nakhoda Melayu itu mencampuri perdagangan rempah-rempah. Tikaman yang gawat benar bagi pergerakan dagang Islam itu yalah penaklukan Malaka, yang seakan menutupi ambang pintu Baratnya Nusantara. Perdagangan Islam masih menyingkir, menyusur pantai Barat Sumatra, sehingga mendatangkan sedikit kemakmuran ke Aceh, Tanah Minangkabau, Bangkahulu, dan Banten, tetapi ini tidak bisa memulihkan kejayaan perdagangan Islam kembali. Keadaan ini memungkinkan pewaris-pewaris tradisi feodal Majapahit mengadakan "comeback" atau "restorasi" dengan dihancurkannya Demak dan didirikannya Mataram (yang baru). Kebakaran perpustakaan Demak yang habis tak bersisa dalam pada itu termasuk salah satu musibah terbesar dalam sejarah kebudayaan negeri kita.
Mataram itu juga beragama Islam, karena, hasil kejayaan Demak dulu maka Pulau Jawa hampir seluruhnya menjadi Islam. Tetapi keagamaan Islam Mataram bukan lagi Islam prajawan atau putihan seperti yang diajarkan Wali Songo dan Kesultanan Demak, melainkan perwujudan agama Islam yang feodal. Walaupun bersepuh Islam, kenegaraan yang dipulihkan kembali oleh Mataram banyak kesamaannya dengan Majapahit, begitupun dalam budaya kerjanya. Pulih kembali pula iklim keraton yang sering terdapat pada bangunan-bangunan negara feodal atau despotis berkawasan luas yang sudah sangat berusia, yaitu yang dikenal dalam ilmu politik dengan istilah "byzantinisme", karena diibaratkan iklim istana pada Kerajaan Romawi Timur (Byzantium).
Saksi kita pada kali ini yalah petugas VOC Rijklof van Goens yang beberapa kali mendatangi keraton Mataram pada pertengahan abad ke-17 (van Goens 1666):
Kita juga jangan terperosok masuk liang kesesatan lain, mengkhayalkan situasi moral Kesultanan Demak serba ideal, hanya gara-gara segala buktinya terbakar habis bersama perpustakaan Demak. Sekiranya dugaan yang sudah diutarakan di atas, bahwa taraf perkembangan di Demak ada sedikit-banyak persamaannya dengan Venecia di Italia, maka di sinipun intrik-mengintrik dalam lingkungan kaum berkuasa pasti tidak kurang asyiknya. Tapi buat apalah kita cari jauh-jauh, kalangan VOC sendiripun banyak intrik-intrik interennya yang tercatat dalam sejarah. Adapun. satu pengamatan ilmiah tidak akan objektiflah, kalau terbawa nafsu memberi penilaian moral subjektif terhadap lakon-lakon adegan yang akan ditata itu. Tiada satu masyarakat moderenpun yang kalangannya yang berkuasa, baik dalam herarki kekuasaan politiknya maupun dalam struktur saling pengaruh ekonominya, itu tidak sibuk dengan intrik-mengintrik. Yang tampak beda di sini, yalah keramaian sikut-menyikut antara lakon-lakon bangsawan dan usahawan yang memperebutkan tempat yang dianggapnya layak bagi dirinya di atas panggung ekonomi-politik yang dinamis dan memajukan kemakmuran umum pada pihak yang satu, dan keasyikan saling daya-memperdayai dalam rangka menduduki tempat yang paling enak dalam remang-remang kehidupan istana yang sepi sebal tiada mendatangkan manfaat seberapapun untuk umum pada pihak yang lain.
Nah, sebagaimana kita lihat di atas, bukan orang Belandalah yang menghentikan perkembangan etik kerja rajin pergerakan dagang Islam atau Pesisiran di Indonesia itu, melainkan pada kedatangannya mereka sudah menemukan aturan feodal lama pulih kembali, dengan sekedar sepuh Islam. Peran penting Belanda yang pertama dalam hal ini, yaitu pada masa VOC, yalah dipeliharanya keadaan feodal ini dan dicegahnya pengaruh dari etik kerja rajin Protestan Belanda terhadap penghidupan sukubangsa pribumi di Nusantara. Malah, sisa-sisa kekuasaan etik kerja rajin pesisiran Islam itu diperanginya, karena mengenalnya sebagai saingan utamanya.
Setelah Demak jatuh, tradisi pesisiran masih bertahan di Sulawesi Selatan di bawah naungan Kerajaan Gowa, begitupun di Indonesia bagian Timur dibawah naungan Tidore. Setapak demi setapak, basis basis ini jatuh. Yang berhasil agak selamat, berkat siasat berakomodasi dalam suasana kekuasaan VOC itu yalah terutama orang Bugis, kemudian lagi, juga orang Madura. Kapal-kapal dagang Bugis (dan Makassar), begitupun kapal dagang Madura, tetap giat mengarungi laut-laut kepulauan Nusantara sampai pada hari ini juga. Dipertahankannya sikap dinamis aktif orang Bugis terlebih tampak lagi dalam perebutan kekuasaan di Kesultanan Riau, di mana kedudukan Raja Muda di pegang oleh orang Bugis yang praktis memegang kekuasaan de fakto. Kelompok lain yang mulanya juga menjadi saingan Belanda yang ampuh yalah kelompok peranakan Tionghoa. Tetapi yang inipun kemudian dibuat "jinak" oleh VOC setelah peristiwa 1740.
Maka, menjelang reforme-reforme ekonomi liberal pertengahan abad ke-19, moral ekonomi di Jawa sungguh menyedihkan. Beginilah kesan orang Eropa melihatnya pada waktu itu, membandingkan orang Jawa yang sudah lama dijajah dengan orang Bali yang baru saja kalah perang dengan Belanda (Zollinger 1845):
Sedangkan menjelang pertengahan abad ke-19 keadaan perkembangan kebudayaan di Jawa memang katastrofal. Keruntuhan sistim kenegaraan feodal di Eropa pada babak terakhirnya terutama disebabkan oleh merapuhnya golongan ningrat. Dengan menanjaknya peran prajawan, maka segala keahlian dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan memusat di tangan prajawan. Raja-raja membanggakan santai kehidupannya, di mana segala beban tugas-tugas kewajiban pemerintahan telah disuruhkan kepada "orang bawahan" untuk memikulnya. Etik ningrat pada taraf terakhirnya itu yalah, bahwa hidup santai-santai dan malas itulah ciri orang "atasan", sedangkan keahlian dan kecerdasan itu dianggapnya ciri orang "bawahan". Akibat pandangan yang khas feodal ini, maka dalam perjuangan antara ningrat dan prajawan, raja-raja itu cuma mentereng gemerlapan luarnya saja, tetapi tiada berbecus apa-apa isinya, sedangkan segala kepandaian mengatur negara terpusat di tangan prajawan yang telah "dibebankan" dengan urusan-urusan tersebut oleh raja-raja itu sendiri.
Di Jawa, dan di Indonesia pada umumnya, terjadi "pembagian kerja" yang serupa. Dengan takluknya raja-raja kepada VOC, tanggungjawab politik dan pertahanan pindah ketangan VOC. Raja-raja itu tidak lagi memikul risiko pemerintahan, melainkan semata-mata disisakan tanggungjawab memeras rakyatnya sendiri agar memenuhi kuota upeti yang harus dibayar kepada VOC. Raja-raja cangkokan VOC ini tinggal menyambung kehidupan sebagai benalu (parasit) sebagaimana pernah dilukiskan oleh Douwes Dekker / Multatuli dalam romannya "Max Havelaar". Hasil pemerintahan kolonial seabad lebih, kebudayaan Jawa merosot seperti yang sudah diperbandingkan dengan keaadan di Bali oleh penulis-penulis Belanda yang sudah dikutip diatas. Lapisan ningrat Jawa permulaan abad ke-19 sebagian besarnya butahuruf, apalagi penduduk biasa rakyat melata. Hanya satu lapisan tipis prajawan pribumi yang masih sisa berupaya dalam sela-sela ekonomi yang masih luput dari monopoli-monopoli Belanda itulah, yang masih memelihara unsur-unsur hidup dinamis pribumi Jawa, bersama beberapa gelintir ningrat yang berakhlak dinamis.
Survey pemerintah pada tahun 1819 dan pada tahun 1831 sama-sama menunjukkan bahwa di luar Benteng Batavia, tingkat persekolahan di Jawa sangat minimal, dan apa-apanya yang ada itupun hanyalah berkat kegiatan segelintir guru-guru Islam yang mutu pengajarannya walaupun dengan segala upayanya pada masa itu pastilah sudah tidak seperti pada masa Wali Songo (lihat van der Chijs 1864).
Dengan beralihnya kekuasaan pemerintahan Belanda ke tangan golongan liberal pada pertengahan abad ke-19, maka politik kolonial terhadap tatacara ekonomi di Indonesiapun ternyata banting setir. Tetapi, sebagaimana telah kita catat dalam bab 3, perombakan tatacara ekonomi itu tidak konsekuen, melainkan dibatasi sedimikian rupa, sehingga lahir lapisan luas buruh Jawa, tanpa terjadinya lapisan baru usahawan Jawa (terlepas dari yang sudah ada terutama dalam bidang perdagangan). Perombakan ini memajukan etik kerja rajin secara timpang. Bukan satu lapisan atasan (pedagang, juru kerajinan dan keahlian, prajawan, usahawan) yang besar seperti di Eropa jaman industrialisasilah yang mula-mula kejangkitan budaya rajin dan cermat itu, melainkan lapisan bawahanlah yang ditulari (secara paksa) dengan budaya kerja tersebut. Jadi, apabila di Eropa kemarin, prajawan pribumi berbudaya kerja rajin, kemudian memaksa golongan luas petani lantaran bangkrut terus menjadi buruh rajin. Di Indonesia akhir abad ke-19, adalah prajawan asing yang membuat hal itu terhadap petani pribumi, sedangkan bangsawan feodal pribumi tetap menak tidak usah berkenalan langsung dengan budaya kerja rajin. (Prajawan pribumi yang berbudaya rajin tidak berkesempatan berkembang, sehingga tidak mungkin memegang peran yang menentukan pada masa itu).
Prajawan pribumi di Jawa yang tiada seberapa jumlahnya itu tidak diam saja, dan adalah karsanya yang penting dalam berbagai-bagai kejadian dalam kehidupan politik dan kebudayaan, misalnya dalam penegakan Sarekat Dagang Islam, dalam perkembangan gerakan Muhammadiah, dalam pendatangan pikiran-pikiran reformisme Islam dari negeri-negeri Mesir dan Turki. Mengingat bahwa ada kecenderungan dalam politik pemerintahan kolonial untuk lebih banyak membolehkan kepada penduduk pribumi yang beragama Protestan, maka boleh jugalah kita sebut disini peran prajawan yang Protestan, yang mencermin pula dalam karsa politik, misalnya dalam kegiatan Sam Ratulangi dengan majalah "Nationale Commentaren"-nya. Gejala-gejala ini, baik yang Islam maupun yang Protestan, memang ada pengaruhnya yang tertentu, tetapi tidak sampai memainkan peran yang menentukan dalam gerakan nasional. Ini adalah akibat politik pengajaran pemrintah kolonial yang memang mahir sekali menciptakan dasar-dasar sosial dan kebudayaan yang diperhitungkan melanggengkan kekuasaan kolonial di bumi Indonesia.
Dengan perubahan tatacara ekonomi di Indonesia, berubah pulalah tuntutan-tuntutan terhadap susunan aministrasi bawahan yang dibebankan kepada bangsawan pribumi (di mana administrasi bagian atasan tetap di tangan petugas-petugas Belanda). Cara-cara administrasi feodal yang tetap berlaku sampai pembatalan "cultuurstelsel" itu tidak sesuai lagi untuk menjamin ketenteraman negeri jaman perkebunan-perkebunan milik Eropa, jalan keretaapi, telegraf, dan kapal uap. Mulai 1871 pemerintah kolonial menjaja jalan pendidikan baru untuk calon pamongpraja bangsa pribumi. Yang ini terutama diambil dari golongan ningrat feodal, bukan dari lapisan prajawan. Sistim persekolahan dibagi dua: Calon-calon lapisan paling atasan dalam administrasi hampir semata-matalah diambil dari golongan ningrat, dan disekolahkan bersama anak-anak Belanda di sekolah Belanda dengan berbahasa Belanda. Dengan demikian, konsepsi-konsepsi moderen yang perlu dikuasainya tidak sampailah menjadi gejala bahasa pribumi, tidak sampailah diciptakan isitilahnya dalam bahasa tersebut. Golongan lainnya semata-mata diberi persekolahan dalam bahasa Melayu dan/atau bahasa daerah, dan diatur jangan sampai mempelajari bahasa Belanda. Bahasa Melayu yang dipilih itu bahasa sastra lama yang kolot, yang dikenal dengan nama Bahasa Melayu Sekolah atau Bahasa Melayu van Ophuijsen (mula-mula juga dikenal dengan istilah Bahasa Melayu HIS). Segala percobaan untuk menyesuaikannya dengan keperluan jaman moderen itu ditentangi dengan keras.
Politik bahasa pemerintahan kolonial ini sedemikian menyoloknya, sehingga banjaklah upaya pemuka-pemuka gerakan nasional untuk menyubversinya. Misalnya, Sosrokartono (saudaranya R.A. Kartini) pada tahun 1927 membuka sekolah untuk murid pribumi yang memberi pelajaran dalam bahasa Belanda (gurunya termasuk Sukarno, dan Sunario yang di hari kemudian menjadi menteri luarnegeri RI 1953 sampai 1955). Pada tahun 1928, Adinegoro menerbitkan "Kamoes Kemadjoean (modern zakwoordenboek)" dengan kata-kata dan istilah-istilah baru bahasa Melayu/Indonesia yang menyimpang benar dari "Melayu Sekolah". Bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah-sekolah Taman Siswa sejak awal tahun-tahun 1930-an mulai menyimpang dari Bahasa van Ophuijsen, dan makin menurutkan gejala-gejala bahasa Melayu/Indonesia moderen. Demikianpun halnya dengan bahasa Melayu/Indonesia yang dipakai dalam majalah "Poedjangga Baroe" mulai tahun 1933. Perlawanan terhadap politik bahasanya pemerintah kolonial timbul juga dari pihak orang Belanda sendiri, misalnya Henri van Kol (anggota Parlemen Belanda), J. Hardeman (kepala Direktorat Pendidikan dan Ibadat pemerintahan Hindia Belanda), A.A. Fokker (ahli bahasa Melayu).
Lambat laun, lantaran sistim persekolahan kolonial, terbentuklah elite pribumi yang baru, yang kebudayaannya yalah hasil perkawinan antara budaya bahasa Belanda pada satu pihak, dengan sisa budaya nilai-nilai rohani feodal elite ningrat Indonesia pada pihak yang lain. Kebudayaan elite inilah yang akhirnya memperoleh suara mayoritas dalam gerakan nasional. Adalah pandangan hidup yang berkembang secara lumrah dalam suasana inilah yang mendasari banyak pikiran-pikiran bapak-bapak kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya dalam dua kecenderungan yang penting. Yang pertama yalah pandangan terhadap apa yang disebutnya "kebudayaan Barat" sebagai kebudayaan yang terlalu mementingkan diri perorangan, yang bertentangan dengan kebudayaan gotong-royong yang merupakan azas daripada etik petani desa. Akibatnya yalah besarnya pengaruh pikiran-pikiran sosialis di kalangan pemimpin-pemimpin gerakan nasional, seperti Sukarno, Hatta, Agus Salim, dan lain-lain. Yang kedua yalah anggapan bahwa cara hidup santai-santai dan pandangan dunia yang banyak berkias-kias itu mencerminkan kebudayaan tradisional "Timur", dan bahwa pemusatan jerih-payah yang dianggap "ngoyo" serta penilikan dunia yang mementingkan realita fakta-fakta tanpa samar selaput bunga-rampai penghalus-penghalus itu tradisi "Barat".
Memang, bangsa kita 50 tahun yang lalu berhasil membebaskan diri dari cengkeraman kekuasaan kolonial, tetapi tidak mungkin luput dari segala akibat kekuasaan berabad-abad itu terhadap jiwa dan raga bangsa. Tak luput pula cara berpikir pemimpin-pemimpin kita waktu itu masih dibebani berbagai kekurangan-kekurangan. Berterima-kasihlah kita, bahwa walaupun demikian, masih juga berhasil mewariskan negara yang merdeka kepada kita orang anak-cucunya. Segala cacat pada keadaan filsafat kebudayaan yang kita peroleh pada ambang pintu kemerdekaan itu sudah lumrahlah kita terima seadanya. Tetapi setelah merdeka sekian dasawarsa, berperiksalah kita lebih teliti sedikit, bukan?
Ini lebih penting lagi, melihat perkembagan Asia Tenggara dewasa ini pada keseluruhannya. Budaya kerja rajin yang katanya "Barat" itu nyata benar watak "Timur"nya dalam penetrapan Lee Kuan Yew di Singapura, yang kemudian disambung di Malaysia dengan politik pemerintahan Mahathir (beta di sini tidak perlulah menanggapi komentar-komentar yang berdasarkan pembandingan non-ilmiah antara perkembangan masyarakat di ambang pintu indistrialisasi di Timur, dengan masyarakat post-industriil di Eropa). Kalau Indonesia sampai berhasil mempertahankan dongeng tentang "ketimuran" watak hidup santai feodal, tak akan lama lagilah negeri kita menjadi "udik"-nya Asia Tenggara. Dari angka-angka statistik saja, ini mungkin tidak begitu tampak nyata. Tetapi kalau negeri-negeri tetangga lebih banyak terpaksa mengeruk penghasilannya dengan jerih payah berupaya, kekayaan alam negeri kita dengan minyak, hutan dan banyak lagi yang lain itu sudah bisa membuat GNP negeri kita menanjak curam ke atas walaupun dengan santai-santai saja. Tetapi kita tahu dari sejarah, negeri Belanda yang kecil dan jauh sajapun pernah berhasil merebut segala kekayaan kita itu sewaktu pimpinan feodal kita santai-santai. Akan mudahkah negeri-negeri tetangga menahan diri tidak sampai berbuat yang sama? Apalagi dengan kelancaran gerakan dana dunia moderen, pengambilan alih seperti itu tidak memerlukan kapal meriam dan bala tentara.
Dalam tinjauan yang mendahului, berkali-kali dikemukakan pendapat yang seakan-akan menerima saja gejala-gejala kekerasan yang dilakukan terhadap berbagai lapisan masyarakat berkenaan dengan timbulnya dan meluasnya etik kerja rajin. Dari tinjauan itu bisa timbul pertanyaan: apa pula baiknya kerja rajin itu, dan apakah benar masyarakat industri itu satu masyarakat yang patut diidam-idamkan? Masalahnya sesungguhnya lebih sederhana. Pertanyaan yang demikian itu tidaklah ditanyakan kepada kita, melainkan kita, dan semua bangsa lain, dihadang dengan satu kekerasan yang tidak beda dengan si buruh yang harus rajin kalau tidak senang menjadi gelandangan. Siapa yang mengharuskan Eropa, Amerika Utara dan Jepang untuk industrialisasi? Siapa yang mengharuskan Korea Selatan dan Taiwan? Siapa yang mengharuskan Singapura dan Malaysia? Setiap tahun, televisi menyampaikan gambar-gambar orang Afrika kelaparan ke hadapan mata kita. India dan Tiongkok penduduknya kian tambah, berapakah diantaranya akan mati kelaparan kalau negeri-negeri itu melupakan industrialisasi, dan ekonominya kembali saja ke zaman batu?
Pembaca yang budiman mungkin mengira, "zaman batu" itu keterlaluan. Hanya saja, semua susunan politik dan tatacara ekonomi antara zaman batu dan zaman industri itu penuh dengan kekerasan, keganasan dan kebengisan. Tak soal, apakah itu Yawadwipa atau Sriwijaya, Mataram atau Majapahit namanya. Dan Inggeris ketika mengalami revolusi industriil kemarin, apakah lebih baik mundur saja? Mundur kemana? Ke masa pemerintahan Henry VIII, atau Henry V, atau Richard III, atau Alfred yang Agung, atau ke zamannya Beowulf? Apakah rakyatnya akan lebih terjamin keamanannya dan kesehatannya? Tidak sampai kena serang tentara Napoleon, "Armada" Philip II, "Horde Kencana" Jinggiz Khan, pasukan Karel Martell atau Khalifat Kordoba, serbuan William Sang Penakluk atau Gaius Julius yang dinamakan Caesar? Jangan lupa, keadaan "tempo dulu" yang nostalgis itu tidak lain daripada keadaan yang telah melahirkan keadaan sekarang. Jadi kembali kesana hanyalah jalan putar (yang diperbanyak kesengsaraannya) untuk kembali lagi ke kondisi sekarang. Pendekkata, tinjauan beta diatas itu tidak mencerminkan idam-idam beta bagaimana seenak-enaknya hidup bangsa kita menurut impian utopi beta, melainkan hanya berusaha meneliti realitas yang ada di luar kehendak beta, dan yang bukan beta yang membuatnya demikian. Maksud penelitian itu tidak lain, akan memeta lautan yang akan ditempuh, supaya tahu di mana airnya cukup dalam, dan di mana ada batu karang tempat kapal bisa karam. Kalau semau beta sih, laut itu hendaknyalah jangan berkarang jangan bertopan, ombak-ombaknya kecil-kecil sajalah dan udara sepoi-sepoi basa, ikannya biar loncat sendiri ke atas geladak, dan lima kali sehari ada hujan air tawar.
Sungguhpun, sejarah itu tidak tinggal diam. Prajawan Indonesia awal abad ini masih kecil kekuatannya, sehingga tidak sampai menentukan dalam Sarekat Dagang yang kemudian pecah jadi rebutan berbagai-bagai arus politik yang bersaingan. Habis Perang Dunia masih juga tidak seberapa pengaruhnya. Tetapi sekarang sudah lain keadaannya, sudah membentuk lapisan besar klas menengah yang makin berpengaruh, mendorong suatu etik kerja baru yang kian memasyarakat. Pencerminan politik dan ideologinya tak beda dengan dulu-dulu, yaitu dengan makin meluasnya gerakan agama Islam. Selama negara masih dikasiati oleh aparatur birokrasi yang etik kerjanya masih berbau-bau feodal, perkembangan alamiah dalam masyarakat yang makin besar peran prajawan atau klas menengahnya ini akan menimbulkan satu destabilisasi yang berbahaya baik untuk keselamatan hidup bangsa kita, maupun untuk ketenteraman hidup umat dunia.
Watak yang kefeodal-feodalan itu penjelmaannya macam-macam. Yang pokok dua: Pertama, kedudukan sosial ditentukan bukan oleh prestasi keahlian dan upaya, melainkan oleh eratnya hubungan kerabat atau koneksi dengan "raja". Yang dimaksud "raja" dalam hal ini tergantung keadaan konkrit setempat. Misalnya kalau pada tingkat propinsi, mungkin gubernur, atau pangdam, atau entah siapa yang menentukan di sana. Yang kedua, yalah dibatasinya persaingan bebas oleh intimidasi terhadap usaha-usaha yang banyak suksesnya, yang diharuskan mengabdikan diri kepada "kulawangsa", yang kembali lagi siapanya itu tergantung pada situasi konkrit setempat dan besarnya usaha yang banyak hasilnya itu. Keseluruhannya ini diperlindungi oleh satu birokrasi yang strukturnya berdasarkan herarki korupsi dan penyalahgunaan. Artinya, birokrat bawahan bebas berkorupsi karena tutup mata terhadap korupsi lebih besar atasannya; atasan bebas berkorupsi karena tidak lupa memberi kesempatan bagi bawahhnya untuk turut kebagian rejeki, dan karena tutup mata terhadap korupsi yang lebih besar lagi daripada atasannya yang lebih tinggi setingkat. Prinsip yang kait-mengait dari bawah sampai ke atas menjamin kestabilan herarki ini (bahaya terbesar datang kalau di antaranya terdapat oknum jujur yang sungkan korupsi). Keseluruhan ketentuan-ketentuan ini merupakan gangguan yang amat berat terhadap perkembangan perekonomian bebas yang berdalihkan keahlian dan upaya, dan membuat ekonomi negeri kita tergantung terus dari penghasilan pengerukan kekayaan alam mentah. Boleh jadi, simpanannya masih lumayan banyaknya, tetapi kapan-kapan akan habis jua.
Destabilisasi negara RI kalau dibiarkan terus ketidaksesuaian tatacara pemerintahan dengan watak perkembangan ekonomi sosial bisa membawakan akibat yang berbahaya. Somalia dan Bosnia itu negeri-negeri kecil, dibandingkan dengan Indonesia, tapi itu saja bisa membuat Dewan Keamanan bergadang terus, sidang sambung sidang. Indonesia negeri besar, kurang banyaklah segala balatentara PBB dan NATO akan mengamankannya.
Kalau sampai dirasakan ada ketidakadilan-ketidakadilan di daerah ini atau itu, dan kita merasa didorong oleh sanubari peri-kemanusiaan untuk mendukung gugatan para penderita dan korban kelaliman, was-waslah jangan sampai bantuan itu membawa penderitaan yang lebih besar lagi. Bukan maksud beta mengajak sama-sama menuding kalau-kalau sampai ada sementara perusahaan multi tergoda pikiran-pikiran memperalat korban kelaliman itu supaya Indonesia pecah kecil-kecil, supaya sumber kekayaan alam setempat lebih mudah dimanfaatkan tanpa gangguan birokrasi. Dari pimpinan perusahaan multi kita tidak bisa terlalu banyak menuntut kebijaksanaan negarawan. Lain halnya harapan beta dari ahli-ahli politik atau antroplogi, bahwa tidak sampai berpikiran demikian juga, dengan harapan utopis bahwa penduduk setempat tidak lagi menderita kelaliman birokrasi sentral. Sudah lumrahlah kita tuntut kemahiran mereka dalam menguasai ilmu sejarah moderen, yang kenal dengan pengalaman-pengalaman pahit seperti Konggo (Zaire) dengan Katangga, atau Nigeria dengan Biafra. Tidak kebetulan, PBB mempunyai prinsip yang mula-mula sulit dimengerti, yaitu lebih baik membiarkan perbatasan-perbatasan negara warisan jaman kolonialisme, daripada mencoba mengkoreksi perbatasan-perbatasan tersebut sesuai dengan distribusi suku-suku. Prinsip yang tampaknya paradoks ini justru bersandar pada pengalaman realita perkembangan politik. Hanya perbatasan-perbatasan tidak sah hasil agresi peranglah yang boleh dan perlu digugat, di mana saja di dunia.
Lagi pula, destabilisasi yang berdekatan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan selat yang paling ramai di dunia ini akan besarlah akibatnya terhadap perekonomian dunia. Indonesia adalah jembatan antara Asia dan Australia, bukan saja dala arti geografi, tetapi juga dalam arti kebudayaan. Destabilisasi Indonesia bisa suram sekali akibatnya untuk perhubungan antara Australia dan Asia.
Untunglah, watak campurnya kebudayaan Indonesia juga memberi luang untuk optimis. Apabila tradisi gerakan prajawan pribumi sudah lazim berbajukan agama Islam, maka mazhab Serani terbesar di Indonesia, agama Protestan, juga merupakan agama yang bertradisi prajawan. Berbeda dengan di Eropa jaman Renaissance, agama Katolik di Indonesia tidak mengenal latarbelakang diperalat untuk kepentingan gerakan feodal. Justru sebaliknya, sumbangan kebudayaan daripada gereja Katolik di Indonesia terutama berbentuk sekolah-sekolah yang mutu pengajarannya terkenal tinngi, sehingga banyak menghasilkan tenaga ahli prajawan. Oleh karena dinamika sosial yang mendasari kenaikan pengaruh agama dalam masyarakat Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini rupanya memang dinamika meluasnya pengaruh golongan prajawan, maka alamiahlah kalau gerakan keagamaan ini tidak akan menimbulkan peruncingan dalam perselisihan agama. Justru sebaliknya, kepentingan bersama kaum prajawan yang beraneka-agama ini kiranya akan mendorong agama-agama supaya berakur satu sama lain. Disini, masyarakat akhirnya akan mendahulukan kepentingan umat pada kesuluruhannya, dari pada ambisi pribadi satu atau dua orang imam atau pendeta kalau-kalau sampai ada yang kebetulan tergigit nyamuk mengganggu perdamaian antar-umat agama.
Demikianpun, makin besarnya pengaruh prajawan dalam ekonomi, makin akan terkikis pulalah perselisihan antara prajawan pribumi dan non-pribumi, karena sudah menjadi kodratnya modal kapital untuk kait-mengait satu sama lain, akhirnya tidak tampak lagi mana ujung mana pangkal. Sebagaimana kita ketahui, perselisihan itu bukan satu gejala asali dalam kehidupan antar-etnik di Indonesia pra-kolonial, melainkan lahir akibat penggunaan golongan-golongan "orang Timur non-pribumi" sebagai lapisan pemisah antara penduduk pribumi dan orang non-pribumi asal Eropa. Maka kepandaian-kepandaian tertentu yang diperlukan untuk menjamin kelancaran hidup ekonomi, tetapi tidak sempat dilaksanakan oleh orang Eropa sendiri itu bisa diserahkan kepada non-pribumi Asia. Dengan demikian, tercegahlah kepandaian itu sampai dikuasai oleh mayoritas besar penduduk pribumi. Birokrasi feodalpun agaknya mempunyai siasat yang serupa. Etik feodal menetapkan bahwa derajat orang itu ditentukan oleh erat kerabat dan koneksinya kepada bangsawan setempat, dan bukan oleh kemahiran dan hasil prestasinya. Kalau-kalau penduduk luas bisa dengan lancar menguasai segala ilmu dan kepandaian, lambat laun terancamlah kedudukan si birokrat feodal, bukan? Maka adanya lapisan pemisah tertentu merupakan jaminan keamanan kedudukannya. Cara pemerintahan yang tuntas dengan kepentingan ekonomi golongan prajawan tidak berkepentingan akan adanya lapisan pemisah demikian, melainkan tentu akan berusaha melarutkan sisa lapisan demikian kedalam lapisan lebih luas yang tidak membeda-bedakan asal etnik, karena ini akan memperlancar dispersi know-how ke segenap pelosok masyarakat.
Peruncingan-peruncingan suasana relasi antara pusat dan penduduk daerah yang berulang-ulang membuat alat-alat media jadi gempar itupun sesungguhnya disebabkan bukan oleh kegiatan indistrialisasi prajawan. Tak soal, apa petani di Pulau Jawa dirugikan akibat pengendapan tanahnya oleh bendungan baru, atau orang Mentawai atau Punan yang hutan tempat memburu mata pencahariannya tertebang habis. Sumber gangguan terbesar yalah aparatur birokrasi korup yang kefeodal-feodalan. Boleh seribu undang-undang dan peraturan dikeluarkan, bagaimana penebangan hutan itu delakukan dengan cara yang tidak merusak alam. Apa gunanya kalau ada petugas yang lebih mementingkan uang sogok daripada peraturan dan undang-undang, atau langsung bungkam kalau ada kepentingan "kulawangsa" (entah yang mana, tergantung kongkritnya setempat) yang tersentuh.
Ini tidak berarti bahwa dengan ekonomi kapital yang bebas dari birokrasi feodal maka segala problim akan lenyap. Di Malaysia Timur, kabarnya, eksploitasi hutan itupun ada ekses-eksesnya, bahkan di Kanada sajapun, katanya, kehutanan mendapat kritik. Syukurlah, Indonesia sedemikian kayanya, tidak perlu merusak alam untuk mendasari industrialisasi. Lagi pula, penumbangan hutan baik di Indonesia dan Malaysia, maupun di Kanada, terutama bukan untuk memenuhi keperluan ekonomi dalamnegeri. Penumbangan itu semata-mata terjadi karena negeri-negeri industri yang sudah arrivée, yang sudah masuk zaman post-industriil, tak kenyang-kenyang mengonsumsi hasil hutan. Cukuplah negeri-negeri itu menghentikan import hutan, mustahillah masih ada kelebihan pohon ditebang di Indonesia dan Malaysia, ataupun di Kanada. Alangkah baiknya kalau PBB menetapkan konvensi, bahwa hanya negeri-negeri gurun pasir dan gurun es sajalah yang boleh impor hutan, karena iklim dalamnegerinya tidak memungkinkan penanaman hutan sendiri. Konsekuensinya, pasti daerah Mississipi-Missouri, Rhein-Mosel, Seine dan Loire, Thames, dll. tidak akan jadi korban banjir lagi.
Dengan pikiran penutup yang optimis-utopis ini maka tepatlah saatnya untuk mengakhiri tinjauan di atas, supaya tidak terlalu terjerumus ke wilayah impian.
© 1995 Waruno Mahdi.
This text may be freely copied and multiplied on a non-profit basis.