Date: Wed, 12 Nov 1997 18:17:24 -0700 (MST)
Message-Id: 199711130117.SAA14634@*****.com
To: indonesia-l@*****.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] Ralat re - PUDI dan Papua Barat

From: permag@******.nl (ottis simopiaref)
To: apakabar%clark.net.siar@mole.gn.apc.org
Subject: RALAT: PUDI dan Papua Barat
Date: 12 November 1997, 20 uur en 59 minuten.


Para netter yang terhormat,
Tanggal 10 Nopember yang baru lalu muncul tulisan saya di
 dan
.
Tulisan yang dimaksudkan bersubject: PUDI dan Papua Barat.
Judulnya: PUDI BELUM MENGENAL PENGANEKSASIAN PAPUA BARAT.
Di sana terdapat sebuah tulisan yang saya sodorkan kepada PUDI
untuk dipelajari dengan judul: MANIPULASI SEJARAH.

Di dalam MANIPULASI SEJARAH telah saya ralat beberapa kalimat di
sana-sini sebagai berikut:

Sukarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang
sangat anti imperialisme barat dan pro blok Timor

menjadi:
Sukarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang
sangat anti imperialisme barat dan pro blok Timur.
--------------------------

Pada tahun 1972 AS menandatangani konsesi dengan Indonesia untuk
membuka pertambangan Freeport di Pegunungan Bintang, Papua Barat.

menjadi:
Pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan AS) menan-
datangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia untuk membuka
pertambangan copper dan emas di Pegunungan Bintang, Papua Barat.
Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua
ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991. Kepentingan AS di
Papua Barat, yang ditandai dengan adanya penandatangan Kontrak
Kerja antara Freeport dengan pemerintah RI, menjadi realitas. Ini
terjadi 2 tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di Papua Barat. Di
sini terjadi kejanggalan juridis, karena Papua Barat dari tahun
1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa.
--------------------------

Kerajaan Majapahit (1293 - q 1520) lahir di Jawa Timur dan mempero-
leh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara (1350-1389).

menjadi:
Kerajaan Majapahit (1293 - ca. 1520) lahir di Jawa Timur dan
memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara
(1350-1389).
--------------------------

Sebelum Belanda mengangkat kaki dari Papua Barat, proses dekoloni-
sasi: untuk mendirikan sebuah negara /Papua Barat merdeka. telah
berlangsung.

menjadi:
Sebelum Belanda mengangkat kaki dari Papua Barat, proses dekoloni-
sasi: untuk mendirikan sebuah negara -Papua Barat merdeka- telah
berlangsung.
--------------------------

Sukarno menyebut negara Papua Barat sebagai "negara boneka Belan-
da". Padahal perjuangan politik rakyat Papua Barat yang mulai ber-
langsung sejak 1940-an (sejak Gerakan Koreri) tidak memimpikan
suatu negara boneka. Sukarno kemudian merombak dan menghancurkan
apa yang disebutnya negara boneka itu berdasarkan faham anti kolo-
nialismenya. Dia berhasil, dan sekaligus menggiring rakyat Papua
Barat ke dalam penjajahan baru di bawah kekuasaannya yang berlang-
sung hingga kini.

menjadi:
Padahal perjuangan politik rakyat Papua Barat yang berlangsung
sejak 1940-an (sejak Gerakan Koreri di sekitar daerah Teluk Cendra-
wasih) melawan Belanda kemudian Jepang tidak memimpikan suatu ne-
gara boneka. Sukarno kemudian merombak dan menghancurkan apa yang
disebutnya negara boneka itu berdasarkan faham anti kolonialis-
menya. Dia berhasil, dan sekaligus menggiring rakyat Papua Barat ke
dalam penjajahan baru di bawah kekuasaannya yang kemudian dilang-
sungkan oleh Suharto hingga kini.
--------------------------

Ada baiknya saya memuat kembali seluruh tulisannya. Berikut adalah
tulisan yang telah saya ralat:


MANIPULASI SEJARAH

oleh: Ottis Simopiaref

Alasan-alasan yang digunakan oleh Sukarno, presiden pertama RI,
untuk melakukan invasi militer pada awal tahun 1960-an di mana
Papua Barat hingga kini dijajah oleh pemerintah RI, adalah:
Pertama:
Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit.(1)
Kedua:
Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, oleh
sultan Tidore dan Sukarno diklaim sebagai bagian dari Kesultanan
Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Sukarno sebagai bagian dari
daerah "Indonesia Bagian Timur".(2)
Ketiga:
Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belan-
da.(3)
Keempat:
Sukarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme barat
di Asia Tenggara. Di samping itu, Sukarno memiliki ambisi hegemoni
untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: "Ganyang
Malaysia"), termasuk Papua Barat yang ketika itu masih dijajah oleh
Belanda. Mungkin juga Sukarno memiliki perasaan curiga, bahwa
pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di Papua Barat akan merupakan
benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan negara
Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang
kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghan-
curkan negara RI.
Pemerintah RI di bawah Suharto lebih cenderung mendasarkan argumen-
tasinya pada Resolusi PBB 2504 yang menerima laporan Sekjen PBB
(A/7723 Musyawarah ke 24) yang memenuhi Resolusi 1752 tahun 1962
yang mensahkan pelaksanaan Act of Free Choice (Pernyataan Bebas
Memilih).(4)

Ancaman Sukarno
Sukarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni
Sovyet untuk menganeksasi Papua Barat jika pemerintah Belanda tidak
bersedia menyerahkan Papua Barat ke tangan RI.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan
jatuhnya negara Indonesia ke dalam blok komunis. Sukarno dikenal
oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang sangat anti impe-
rialisme barat dan pro blok Timur. Pemerintah AS ingin mencegah ke-
mungkinan terjadinya perang fisik antara Belanda dan Indonesia.
Maka Amerika Serikat (AS) memaksa pemerintah Belanda untuk menyer-
ahkan Papua Barat ke tangan RI.(5)
   Di samping menekan pemerintah Belanda, pemerintah AS berusaha
mendekati presiden Sukarno. Sukarno diundang untuk berkunjung ke
Washington (AS) pada tahun 1961. Tahun 1962 utusan pribadi presiden
John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan
balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan AS tentang dukun-
gan kepada Sukarno di dalam usaha menganeksasi Papua Barat.
   Untuk mengelabuhi mata dunia, maka proses pengambil-alihan
kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasio-
nal secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam
agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum
PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung
"Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice
kemudian diterjemahkan oleh pemerintah RI sebagai PEPERA (Per-
nyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969.
Menurut Perjanjian New York, rakyat Papua Barat berhak menentukan
secara bebas tentang masa depan status politik Papua Barat. Apakah
Papua Barat merupakan bagian dari negara Indonesia. Berhasilnya
lobby Indonesia mengakibatkan hak penentuan nasib sendiri (right to
self-determination) bagi rakyat Papua Barat sama sekali tidak
ditetapkan di dalam New York Agreement.
   Pada tanggal 1 Oktober 1962, UNTEA (United Nations Temporary
Executive Authority) mengambil alih kekuasaan di Papua Barat dari
pemerintah Belanda.
   Pelaksanaan PEPERA 1969 di bawah todongan senjata mengukuhkan
penganeksasiaan Papua Barat oleh pemerintah RI.
   Dengan demikian, pemerintah AS yang takut kehilangan Indonesia
ke dalam tangan bekas Uni Sovyet telah memenangkan rangkaian catur
politik internasionalnya di mana Sukarno berhasil dirangkul dan
perang antara Belanda dan Indonesia akibat masalah Papua Barat
dapat dicegah. Kelesuan perang (setelah perang Korea) membuat
pemerintah AS tak bersedia mendukung Belanda di dalam sebuah perang
baru di Asia antara Belanda dan Indonesia.
   Sementara itu, AS telah menanamkan kakinya dengan kuat di bumi
Indonesia. Ketika terjadi perang saudara di Indonesia pada tahun
1965 antara PKI (Partai Komunis Indonesia) dan pihak fasisme
pimpinan jederal Suharto (presiden RI), CIA (badan intelijen AS)
berhasil mendukung Suharto.
   Pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan AS) menan-
datangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia untuk membuka
pertambangan copper dan emas di Pegunungan Bintang, Papua Barat.
Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua
ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991. Kepentingan AS di
Papua Barat, yang ditandai dengan adanya penandatangan Kontrak
Kerja antara Freeport dengan pemerintah RI, menjadi realitas. Ini
terjadi 2 tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di Papua Barat. Di
sini terjadi kejanggalan juridis, karena Papua Barat dari tahun
1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa.


KRITIK TERHADAP MANIPULASI SEJARAH
Kerajaan Majapahit
Kerajaan Majapahit (1293 - ca. 1520) lahir di Jawa Timur dan
memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara
(1350-1389). Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda memuat
ringkasan sejarah Majapahit, bahwa "batas kerajaan Majapahit pada
jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia". Sejara-
wan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit terbentang
dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili).
   Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa
ceritera tertulis maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya
yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu
analisa dengan definisi yang tepat bahwa Papua Barat pernah merupa-
kan bagian dari Kerajaan Majapahit.
   Mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari kerajaan Majapahit
tentunya sangat meragukan, karena Sukarno tidak memenuhi prinsip-
prinsip membuat analisa dan definisi sejarah yang tepat, khususnya
sejarah tertulis.
Jelas, Sukarno telah memanipulasikan sejarah.

Kesultanan Tidore
   Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore
dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim
bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya
merupakan daerah kesultanan Tidore.(6)
Sukarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan "Indonesia
Bagian Timur", maka Papua Barat merupakan bagian daripadanya. Di
samping itu, Sukarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja
Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, pernah mengadakan
hubungan dengan sultan Tidore.(7)
   Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Sukarno dapat dibukti-
kan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada
tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore
di Papua Barat. Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan
Tidore tidak usah dihiraukan di dalam hal Papua Barat.(8)
   Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari
Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di
Papua Barat betul-betul tidak kelihatan.(9)
   Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan
Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa
seluruh kepulauan Papua dan distrik-distrik Mansary, Karandefur,
Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir New Guinea (daerah sekitar Ke-
pala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan
Tidore.(10)
Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat Papua
Barat.
   Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan
Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua
seluruhnya.
   Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke Papua
Barat pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak menunjukkan
keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore.(11)
   Adanya raja-raja di Papua Barat bagian barat, sama sekali tidak
dapat dibuktikan dengan teori yang benar. Lahirnya sebutan 'Raja
Ampat' berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung
Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia
yang kemudian menjadi raja.(12)
Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja
di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya.
   Rakyat Papua Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada laut
asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan
penjelajahan sampai ke ujung barat Papua Barat. Kurabesi kemudian
kawin dengan putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat mem-
berikan kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di Papua
Barat.
   Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerin-
tah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore
di mana pesisir barat-laut dan barat-daya Papua Barat merupakan
daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan
harapan untuk mencegah digunakannya Papua Barat sebagai papan-
loncat penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku. Di dalam hal ini
Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan
antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelaya-
nan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan
Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg. Sultan Tidore diberikan mandat
oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan
hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak
pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore. Menurut
C.S.I.J. Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi
menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha
mengalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu
dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari
Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerin-
tahan atas teritorial Papua Barat. Setelah pada tahun 1880-an
Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka
Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di Papua Barat pada
tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu di dalam pemerinta-
han otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan
ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak. Jadi,
ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah
keresidenan Tidore.
   Dari rangkaian beberapa bahan yang saya sodorkan di atas, dapat
saya simpulkan bahwa Sukarno telah terbukti memanipulasikan sejarah
untuk mencaplok Papua Barat.

Hindia Belanda
   Pada tahun 1949 pemerintahan otonom (neo-zelfbestuursgezag) di
Papua Barat dilengkapi dengan satu bentuk pemerintahan di bawah
kepemimpinan seorang residen.(13)
   Ketika ratu Belanda menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada
Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, wilayah negara Indonesia
yang ditetapkan pada waktu itu adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Kepulauan
Sunda Kecil. Jadi, tidak termasuk Papua Barat.
Perlu dicatat pula, bahwa ketika kemerdekaan Indonesia diprok-
lamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebuah kelompok kecil politik
pada jaman revolusi kemerdekaan RI, tidak ingin memasukkan Papua
Barat ke dalam daerah teritorial RI. Almarhum Mohammed Hatta, wakil
presiden pertama RI, pada tahun 1948 ikut menyatakan bahwa Papua
Barat tidak boleh dimasukkan ke dalam wilayah RI.(14)
   Saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di Papua
Barat tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia.
Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga
setengah abad sedangkan Papua Barat hanya 64 tahun (1898 - 1962).
Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan
unilateral bahwa Papua Barat merupakan daerah kekuasaan Belanda.
Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun
1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk
daerah barat Papua Barat) dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua
Barat. Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di
mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak.
Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Papua Barat ke dalam
PBB.